Sejarah DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP Kota Makassar

 

 Sejarah DPMPTSP :

  • Pada Tahapan awal pemberian izin dalam lingkup Kota Makassar masih dilaksanakan oleh instansi tekhnis masing-masing, dan untuk pelayanan izin SITU (HO) berada pada bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kota madya Ujung Pandang.  
  • Pada tahun 2001 dibentuk Kantor Pesat ( Pelayanan Satu Atap) mekanisme pemberian izin diatur melalui keputusan Walikota Makassar No.32 Tahun 2001 yang mana pemberian izin dalam Kota Makassar berawal pada Kantor Pesat dan pada saat itu penandatanganan izin masih dilakukan oleh Bapak Walikota.
  • Pada tahun 2002 melalui Peraturan Daerah Kota Makassar No.15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dibentuk Kantor Pelayan Perizinan dan Mekanisme pemberian izin dalam Kota Makassar diatur dengan Keputusan Walikota Makassar No.03 Tahun 2002 tentang Penetapan Kembali Tata Cara Pemberian Izin dalam Kota Makassar dan Keputusan Walikota Makassar No.40 tentang Tata Cara Pemberian izin dibidang Perindustrian dan Perdagangan, Ketenagakerjaan dan izin operasional perfileman Percetakan dan grafika. Pada Keputusan Walikota Makassar ini Kepala Kantor Pelayanan Perizinan diberikan Kewenangan  untuk menandatangani perizinan dalam Kota Makassar.
  • Pada Tahun 2005 dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Makassar No.13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan maka Kantor Pelayanan Perizinan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan (KPAP)
  • Pada Tahun 2005 diterbitkannya Peraturan Walikota Makassar No.14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintah Kota Makassar, mekanisme Pemberian izin berawal dan berakhir pada Kantor Pelayanan Perizinan.
  • Selanjutnya pada tahun 2009 pembentukan Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan (KPAP) diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar nomor 3 Tahun 2009), kemudian dikeluarkannya Perda Kota Makassar no. 7 tahun 2013 tentang perubahan atas Perda no. 3 tahun 2009 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kota Makassar.
  • Pada Tahun 2014 Pemerintah kota Makassar mengeluarkan Paraturan walikota no. 8 Tahun 2014 tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non-perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM)
  • Pada Tahun 2014 dalam rangka peningkatan perizinan dan non-perizinan dan mengoptimalkan pelayanan publik maka dikeluarkannya Peraturan Walikota No. 20 Tahun 2014 tentang tata cara pemberian izin pada Pemerintah Kota Makassar.  
  • Pada tahun 2016 dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah pada pasal (5) point 18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A.
  • Dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu